Sekda : “Tanah Bumbu Kekurangan Skill PNS”

1211

fokusbatulicin.net Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanahbumbu H Rooswandi Salem mengatakan, secara kuantitas kebutuhan pegawai di Pemerintah Tanahbumbu terpenuhi. Namun sebaliknya, secara kualitas kebutuhan jauh masih sangat kurang.

Hal itu dikemukakan Rooswandi belum lama tadi, secara kualitas karena Tanah Bumbu, masih banyak kekurangan pegawai berstatus PNS. Sehingga ada posisi harusnya diisi PNS, namun ditempati pegawai dari non-PNS.

“Dan, terjadi hampir di semua SOTK (struktur organisasi tata kerja) yang ada di SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” jelas Rooswandi di ruang kerjanya. Menurut Rooswandi. belum terpenuhinya kebutuhan pegawai secara kualitas, selain Tanahbumbu, kabupaten yang baru terbentuk, untuk pemenuhan itu, Pemkab Tanahbumbu terkendala moratorium.

Dikatakan, Pemkab Tanah bumbu tidak bisa mendapatkan jatah CPNS beberapa tahun, sementara sebagai sebuah kabupaten tentunya harus memenuhi jumlah pegawai dari semua sektor SOTK yang ada.

Baca Juga  Polisi Ketangkep Pocong, Serem Gak!!

“Pegawai itu ada dua kualitas yaitu, kualitas PNS dan non-PNS, secara otomatis ada jabatan kosong seharusnya diisi pegawan negeri, tetapi diisi oleh non-PNS Secata kuantitas sebenarnya jumlah pegawai di Tanahbumbu melampaui. Hal itu membuat kesulitan melakukan evaluasi, sementara tidak mudah memberhentikan seorang pegawai, baik PNS maupun non-PNS. Karena ini berbicara sosial, kesejahteraan dan lain-lain,” ucap Rooswandi.

di akui Rooswandi, Kondisi ini sudah ada di era kepemimpinanan yang lama. Rekrutmen tenaga non-PNS dilakukan secara intens, bahkan kepala SKPD pun banyak menerima tenaga-tenaga kontrak diangkat jadi pegawai di masing-masing SKPD, dengan alasan, saat itu kekurangan SDM.

Baca Juga  Satpol-PP Tertibkan THM Dibatulicin

Pada kenyataannya dilakukan BKD, sesuai penetapan formasi analisis beban kerja dan jabatan yang baru oleh KemenPAN, dilakukan penghitungan ulang, posisi jabatan-jabatan di masing-masing SKPD ternyata kelebihan.

Untuk mengatasi hal itu, Rooswandi menegaskan, ada beberapa strategi diambil pemerintah daerah dan sebelumnya. Pada awal tahun 2019, membuat moratorium untuk menahan penerimaan.

“Penerimaan pegawai kita stop dulu, kalau tidak, ini akan membengkak terus,” katanya.

Akan tetapi tetap melakukan upaya lain, yaitu meminta penambahan formasi CPNS atau dengan sistem P3K yang sebelumnya sudah berjalan kali pertama di Tanah bumbu dengan mendapatkan 90 orang yang lulus. (Banjarmasinpost.co.id)