BUPATI TANBU : “Kurangi Angka Kemiskinan, DPAM Perlu Soliditas”

552
fokusbatulicin.net – Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor melalui Asiten Bidang Ekonomi Pembangunan Suhartoyo saat menghadiri Rakor antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kabupaten Tanah Bumbu, di Hotel Ebony Kecamatan Batulicin, Selasa (12/11) tadi mengatakan, Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DPAM), dulunya merupakan program yang sekaligus dikelola oleh PNPM Mandiri. Program ini dimaksudkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, sebagai pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
“Guna lancar dan suksesnya pelaksanaan program dimaksud, maka diperlukan konsensus dan penyamaan persepsi, melalui pertemuan dalam rangka tercapainya kesepahaman terhadap Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat atau DPAM,” sampai Bupati.
Selanjutanya Bupati meminta memperkokoh keberadaan kelembagaan BKAD-UPK Di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, baik terhadap aspek hukum, pelayanan, maupun pengelolaannya secara transparan, efesien, efektif dan akuntabel. Kegiatan diikuti oleh anggota DPAM se Kabupaten Tanah Bumbu.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMPD) melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Hj. Maulidah Hayati, melaporkan rakor BKAD-UPK ini dapat mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan pegelolaan dana bergulir (DAMPD) serta meningkatkan kinerja UPK.
“Dengan mengkoordinasikan pelaksanaan program DPAM tentu kita akan bisa merumuskan, memecahkan masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan kegiatan,” ujar Maulida.
Ketua Badan Perkumpulan Pengelola DPAM, Iwan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh UPK-UPK kecamatan yang tanpa lelah mengurus semuanya dan bekerjasama dengan baik.
“Kegiatan ini sangat positif karena dengan kegiatan ini menyatukan BKAD dan UPK kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu agar program pasca PNPM-MPd tidak terputus, untuk itu sebagai lembaga tertinggi hasil kesepakatan adalah BKAD sehingga dapat mengontrol dana-dana, baik yang ada di bank maupun yang bergulir di kelompok SPP,” sebut Iwan. (TFB)