fokusbatulicin.net – Angka kemiskinan di Kab Tanbu pada tahun 2018 sebesar 4,88 % atau sebanyak 17.060 jiwa. Persentase tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalsel yang sebesar 4,65 %.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Muhammad Arif Tasrif, saat hadir dalam Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang bertempat di ruang rapat Kantor Bappeda, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Selasa (05/11).
Dalam pemaparannya, Persentase 4,88 % atau sebanyak 17.060 jiwa tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalsel yang sebesar 4,65 %, meskipun lebih rendah dibandingkan angka nasional yang sebesar 9,66 %. Namun jika dilihat perkembangannya sejak tahun 2014, terjadi perlambatan persentase penurunan angka kemiskinan.
Di Kab Tanah Bumbu sendiri terdapat 58.053 jiwa penduduk miskin dan rentan miskin, yang berasal dari 16.757 Rumah Tangga. Jika lebih dirinci lagi, maka ada sebesar 24,46 % rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan atau janda, yakni sebanyak 4.099 Rumah Tangga.
Dampak semakin turunnya angka kemiskinan, ke depannya Kab Tanbu akan menghadapi tantangan yang lebih sulit lagi, yakni untuk mengurangi angka kemiskinan kronis, karena mereka terkendala hambatan struktural khususnya dalam aktivitas ekonomi yang menyebabkan pendapatannya rendah. Contohnya adalah tidak memiliki pendidikan serta tidak mempunyai keterampilan.
“Tantangan ke depan adalah bagaimana bisa membangun strategi yang akan dijalankan di tahun-tahun mendatang untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Selama ini mungkin telah ada program pengentasan kemiskinan, namun perlu dilakukan penajaman lagi terhadap program dan anggaran belanja kedepannya. Meskipun jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanah Bumbu cukup tinggi, tetapi derajat otonomi fiskal APBD Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Arif.
Selain itu keleluasaan untuk menggunakan anggaran atau ruang fiskal juga cukup bagus, yakni di atas 45 %, sehingga peluang untuk mendanai program penanggulangan kemiskinan juga lebih besar.
Porsi belanja modal pada APBD Kab Tanbu masih berkisar 17 % dibanding total belanja, padahal Menteri Dalam Negeri telah mengarahkan agar pemerintah daerah perlu meningkatkan belanja modal.
“Memang sebenarnya belanja modal tidak bisa langsung memberikan dampak bagi penurunan angka kemiskinan, berbeda dengan bantuan langsung yang bisa memberi efek meskipun hanya sesaat,” lanjut Arif.
Adapun Bupati Tanbu H Sudian Noor dalam sambutannya mengatakan rapat tim koordinasi ini sangat penting untuk dilakukan, agar secara bersama-sama dapat membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam rangka mengentaskan kemiskinan.
“Oleh karena itu, saya berharap kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk terus berupaya mengentaskan kemiskinan secara sistematis, terencana, dan saling bersinergi untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, terutama meningkatkan fokus penyediaan program dan layanan pembangunan, yang secara langsung membantu kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan di Bumi Bersujud,” sebut Sudian Noor. (TFB)
